Otoritas Jasa Keuangan memberikan imbauan serius kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital yang semakin beragam, bersamaan dengan mencuaknya persoalan kemandekan proyek hunian berkonsep Transit-Oriented Development di kawasan stasiun kereta api. Fenomena penipuan keuangan berbasis jaringan serta kendala penyelesaian fasilitas tempat tinggal ini menjadi perhatian publik karena dampaknya yang secara langsung merugikan kondisi finansial konsumen dan masyarakat pemakai jasa keuangan.
Terkait kejahatan finansial, modus penipuan online dilaporkan kian bervariasi, mulai dari penawaran kerja paruh waktu hingga modus penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam. Dalam skema kerja online paruh waktu, pelaku penipuan biasanya memancing korban menggunakan imbalan berskala kecil setelah korban berhasil menyelesaikan tugas ringan seperti menyukai unggahan di media sosial. Setelah korban terperangkap, pelaku mulai meminta transfer dana dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan dalih pendaftaran tingkat keanggotaan yang lebih tinggi.
Sebagai bentuk penanganan dan upaya menekan laju kejahatan keuangan tersebut, Indonesia Anti-Scam Centre telah memblokir sebanyak 702.833 rekening yang terindikasi terkait aksi penipuan. Total nilai dana yang berhasil dibekukan mencapai angka Rp 825,2 miliar hingga 30 September 2026, dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada pihak korban tercatat senilai Rp 207,16 miliar. Pada rentang waktu 1 Januari hingga 30 September 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal juga bertindak menindak serta menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, dan 38 entitas pergadaian ilegal. Penanganan ini berlanjut pada periode Agustus hingga September 2026 dengan penindakan terhadap 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal.
Di sektor properti, proyek hunian berkonsep Transit-Oriented Development di sekitar stasiun kereta api mengalami hambatan penyelesaian pengerjaan fisik. Kendala ini menimbulkan keluhan dari ratusan konsumen yang telah menunaikan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Apartemen. Pihak pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk, mencatat bahwa dari total 5.400 unit LRT City yang telah terjual kepada masyarakat, baru sebanyak 3.000 unit yang berhasil dilakukan serah terima. Sementara itu, 2.400 unit apartemen lainnya mengalami kemandekan pembangunan yang dipicu oleh tekanan likuiditas serta penurunan kondisi pasar sejak krisis 2018 dan masa pandemi COVID-19. Hambatan fisik ini juga tercatat di sekitar lokasi Stasiun Kereta Api Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Guna menanggulangi penundaan pembangunan serta memenuhi hak-hak konsumen, Badan Pengelola BUMN melalui Danantara mengucurkan suntikan dana senilai Rp 456 miliar. Dana intervensi ini dialokasikan untuk membiayai proses restrukturisasi proyek, memperbarui konsep desain area komersial, dan melanjutkan proses pengerjaan fisik unit apartemen yang tersendat sejak awal Oktober. Meskipun pengembang telah menyampaikan imbauan agar konsumen tidak membatalkan proses pembelian, sekitar 93 persen dari 150 hingga 200 konsumen yang tergabung dalam paguyuban LRT City tetap melayangkan tuntutan pengembalian dana secara penuh. Para pembeli menegaskan bahwa penundaan serah terima unit yang berlarut-larut hingga bertahun-tahun telah membebani keuangan mereka akibat kewajiban membayar cicilan bunga bank sekaligus mengganggu kepastian rencana hidup.
