Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar Bimbingan Teknis Nasional yang mengumpulkan sekitar 1.600 kader pejabat publik dari seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Barat pada Senin tersebut bertujuan untuk memperkuat etika serta kompetensi komunikasi politik para pejabat publik di ruang digital agar terhindar dari potensi kekeliruan atau penyampaian pesan yang kurang tepat di media sosial.
Para peserta yang hadir dalam agenda nasional ini terdiri atas wakil rakyat dan pimpinan daerah dari berbagai tingkatan, mulai dari anggota DPR RI, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten dan kota, hingga kepala daerah beserta wakil kepala daerah. Partai politik tersebut memandang pentingnya pembekalan ini karena dinamika komunikasi di era modern tidak lagi terbatas pada media konvensional atau interaksi tatap muka secara langsung, melainkan telah bergeser ke ranah digital yang memiliki jangkauan sangat luas dan cepat.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa pernyataan maupun unggahan pejabat publik di platform media sosial membutuhkan perhatian serta kecermatan khusus. Kekeliruan dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik digital dapat dengan mudah menjadi tular atau viral, yang pada akhirnya dapat memicu persoalan yang lebih kompleks dan berdampak luas. Oleh karena itu, para kader yang menduduki jabatan publik dituntut untuk memiliki kesadaran digital atau pola pikir digital, serta memahami seluruh ekosistem media digital guna menjaga etika komunikasi publik secara berkelanjutan.
Kegiatan bimbingan teknis yang dibuka oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, ini mengusung tema mengenai kepemimpinan yang melayani serta pembentukan kebijakan publik yang inovatif. Dalam kesempatan tersebut, jajaran pengurus pusat meminta dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik di ranah legislatif maupun eksekutif untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi secara langsung, dan tidak sekadar memberikan pidato formal semata.
Melalui pembekalan materi bersama para pakar komunikasi politik, partai berharap para kader tidak hanya menjalankan tugas dengan pola kebiasaan lama tanpa perubahan. Inovasi dalam penyusunan produk kebijakan publik dinilai sangat krusial agar mampu memberikan manfaat yang jauh lebih optimal dan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.
